SEPUTAR IQ: CPNS - Informasi Berita Hari Ini, Peristiwa Terbaru dan Terupdate
Tampilkan postingan dengan label CPNS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CPNS. Tampilkan semua postingan

9/28/2023

Pengertian PPPK Khusus dan Umum, Berikut Penjelasannya

Pengertian PPPK Khusus dan Umum, Berikut Penjelasannya

SEPUTAR IQ - PPPK khusus adalah Program Pengembangan Profesi Kependidikan yang ditujukan untuk guru dan tenaga kependidikan di sekolah. PPPK ini mencakup pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional bagi para guru dan staf pendidikan.

PPPK umum adalah program yang lebih luas yang bertujuan untuk mempromosikan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai jenis pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional bagi semua orang yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Telah Mengumumkan Kenaikan Gaji PNS Sebesar 8%

  • Tujuan PPPK

Tujuan dari Program Pengembangan Profesi dan Kompetensi (PPPK) khusus CPNS adalah untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan para calon pegawai negeri sipil agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan dengan baik dan efektif.

  • Sasaran PPPK

Sasaran utama dari program ini adalah para calon pegawai negeri sipil yang telah lulus seleksi administrasi dan akan mulai bekerja pada instansi pemerintah.

  • Materi PPPK

Materi yang disampaikan dalam program ini antara lain:

    1. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;

    2. Keterampilan manajerial dan teknis yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;

    3. Etika kerja dan perilaku profesional;

    4. Teknik komunikasi dan presentasi;

    5. Manajemen waktu dan sumber daya;

    6. Pelayanan publik;

    7. Sistem informasi dan teknologi informasi;

    8. Kepemimpinan dan motivasi;

    9. Pengelolaan proyek;

    10. Pengembangan karir.

  • Metode Pembelajaran PPPK

Metode pembelajaran yang digunakan dalam program ini adalah metode ceramah, diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan latihan praktik.

  • Durasi PPPK

Durasi program ini adalah 4 minggu.

  • Penutup

PPPK Khusus dan Umum adalah proses yang menyelesaikan semua tugas-tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini meliputi penilaian hasil, pembuatan laporan akhir, dan pelaksanaan tindak lanjut yang diperlukan.

PPPK juga merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa semua tujuan program telah tercapai dan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, penutup PPPK memberikan informasi penting bagi para pemangku kepentingan tentang apa yang telah berhasil dan gagal dalam program.

8/17/2023

Presiden Joko Widodo Telah Mengumumkan Kenaikan Gaji PNS Sebesar 8%

Gambar Presiden Joko Widodo Telah Mengumumkan Kenaikan Gaji PNS Sebesar 8%

SEPUTAR IQ - Setelah sekian lama tidak ada perubahan, kabar baik sepertinya dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait rencana kenaikan gaji PNS pada tahun 2023, yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 16 Agustus 2023.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar RAPBN dan Laporan Keuangan Tahun 2024 di gedung DPR/MPR. Peningkatan ini tentu membawa angin segar bagi aparatur sipil negara.

Baca juga: Cek Formasi CPNS, Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2023 Bertambah 572.496 di 72 Instansi

Jelang kenaikan gaji PNS, Sri Mulyani mengungkapkan Presiden akan mengumumkan pengumuman kenaikan gaji PNS melalui laporan RAPBN yang akan diumumkan di gedung DPR/MPR RI.

Berdasarkan regulasi yang ada, gaji pokok PNS yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 belum mengalami kenaikan, gaji pokok PNS berkisar antara 1,56 juta untuk golongan terendah hingga 5,90 juta untuk golongan tertinggi.

Kenaikan ini tentu melegakan bagi PNS setelah lama menunggu gaji tak kunjung naik. Diketahui, kenaikan gaji sebesar 8% akan berlaku mulai tahun 2024 yang hanya berlaku untuk gaji pokok. 

Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS, serta mengurangi dampak inflasi terhadap PNS. Sementara itu, kenaikan gaji ini juga bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di berbagai daerah.

8/08/2023

Cek Formasi CPNS: Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2023 Bertambah 572.496 di 72 Instansi

Gambar Cek Formasi CPNS: Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2023 Bertambah 572.496 di 72 Instansi

SEPUTAR IQ - Pemerintah membuka seleksi CPNS dan PPPK pada tahun 2023 dengan total 572.496 calon penerima untuk 72 instansi pusat dan daerah. Bagian terbesar diperuntukkan untuk tenaga honorer sekitar 80 persen. Sedangkan 20 persen sisanya adalah fresh graduate.

Proses penyaringan akan dimulai pada September 2023. Rincian alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat adalah 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sementara itu, sebanyak 42.826 untuk Teknisi PPPK, 154.724 Tenaga Kesehatan PPPK, dan 296.084 khusus Guru PPPK.

Baca juga: Peraturan Kesejahteraan Karyawan, Sebagai Berikut?

Formasi CPNS dan PPPK 2023?

Pemerintah melalui Kementerian PANRB (Reformasi Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi) telah menetapkan total 572.496 calon pegawai negeri sipil pada tahun 2023. CASN ini terbagi menjadi CPNS dan PPPK.

Dari sisi kuota penerimaan, angka tersebut berlaku untuk 72 instansi pemerintah pusat dengan total sebanyak 78.862 ASN, dan 493.634 ASN untuk pemerintah daerah. Sedangkan kuota pembentukan CPNS 2023 untuk pemerintah pusat sebanyak 28.903, dan sisanya adalah 49.959 untuk PPPK.

Saat ini terdapat 42.826 kuota Teknisi PPPK khusus di pemerintah daerah, 54.724 kuota Guru PPPK, dan 296.084 kuota Tenaga kesehatan PPPK. Proses seleksi dimulai pada September 2023.

Abdullah Azwar Anas (Menpan RB) mengatakan seleksi CPNS dan PPPK 2023 akan fokus pada pelayanan dasar, dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak ditawarkan.

Anas menambahkan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya melengkapi penyediaan tenaga kerja non ASN atau biasa disebut tenaga honorer secara optimal. Jumlah non-ASN diketahui 2,3 juta dan saat ini sedang diaudit oleh BPKP bersama BKN.

Sebelumnya Kementerian PANRB telah menetapkan 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun, ada sejumlah instansi yang belum memberikan formasi, termasuk beberapa Pemda yang belum menyempurnakan formasinya.

7/31/2023

Tes Latihan Materi Sinonim CPNS

Gambar Tes Latihan Materi Sinonim CPNS

SEPUTAR IQ - Tujuan penulisan adalah untuk membahas latihan materi tes CPNS yaitu, materi sinonim. Seperti diketahui sinonim adalah bentuk kata yang berbeda tetapi memiliki arti atau makna yang sama. Singkatnya, sinonim yakni jual kata / persamaan kata.

Pertanyaan sinonim termasuk tes verbal dalam CPNS. Tujuannya untuk mengukur kemampuan berbahasa seseorang dan seberapa jauh perbendaharaan kata seseorang tersebut.

Baca juga: Cek Formasi CPNS: Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2023 Bertambah 572.496 di 72 Instansi

Contoh tes materi sinonim CPNS?

Kualitas >< ...

a. Kuantitas

b. Mutu

c. Kausalitas

d. Harga 

e. Garansi

Diskusi: 

Sinonim Kualitas adalah Mutu (hubungan baik atau buruk). Seperti pada soal-soal sebelumnya, kita akan memecah arti dari setiap pilihan ganda satu per satu sehingga mengetahui kata mana yang memiliki arti yang sama.

a. Kuantitas: Berarti jumlah.

b. Mutu: Adalah tingkat baik dan buruknya suatu produk atau jasa.

c. Kausalitas: Hubungan sebab dan akibat.

d. Harga: Artinya kurs atau nilai tukar.

e. Garansi: Seperti diketahui, garansi merupakan agunan kewajiban yang disepakati.

Setelah dijelaskan seperti di atas, ternyata padanan kata kualitas adalah? b. Mutu. Sampai di sini, sahabat IQ mengerti? Selanjutnya!

Peduli >< ...

a. Mengindahkan

b. Marah

c. Tolong

d. Dongkol

e. Dingin 

Diskusi:

Peduli menurut KBBI berarti Mengindahkan (memperhatikan). Sekarang kita akan menjelaskan pilihan ganda satu per satu:

a. Mengindahkan: Merupakan kata memperhatikan, menghiraukan, menyimak, mengacuhkan, dan memeka.

b. Marah: Adalah perasaan seseorang yang terganggu.

c. Tolong: Yaitu, kemauan atau keinginan.

d. Dongkol: Adalah merasa tersinggung.

e. Dingin: Merupakan kata tidak peduli atau cuek.

Berdasarkan uraian kata berikut, yang merupakan sinonim dari Peduli adalah? a. Mengindahkan.

Penutup latihan sinonim CPNS?

Mengerjakan sinonim membutuhkan kosakata yang luas. Cara untuk memperkaya kosa kata adalah dengan banyak membaca. Jadi mengerjakan soal sinonim seperti di atas menjadi lebih lancar dan mudah. Namun, cara lain yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengerjakan soal-soal latihan sesering dan sebanyak mungkin.

Tes Latihan Materi Antonim CPNS

Gambar Tes Latihan Materi Antonim CPNS

SEPUTAR IQ - Antonim berarti lawan kata, peserta tes diminta untuk menemukan lawan kata dari kata dalam soal. Sama seperti tes sinonim, tujuan tes antonim adalah untuk mengetahui kemampuan berbahasa dan seberapa jauh penguasaan kosakata seseorang. Berarti kita mencari lawan kata dari kata perlawanan.

Baca juga: Tes Latihan Materi Sinonim CPNS

Contoh tes materi antonim CPNS?

Dukungan >< ... 

a. Ujian  

b. Rintangan 

c. Kendala

d. Penghalang

e. Hambatan

Diskusi: 

Dukungan berarti rintangan, kendala, penghalang, hambatan. Ini berarti bahwa Anda harus mencari kata-kata yang berlawanan dengan rintangan, kendala, penghalang. Mari kita uraikan pilihan ganda satu per satu: 

a. Ujian: Menurut KBBI, ada sesuatu yang digunakan untuk mengukur kualitas. Biasanya dalam ujian ada proses yang harus dilalui. Artinya tes memiliki arti yang sama dengan kata yang ada di soal.

b. Rintangan: Arti dari kata obstacle itu sendiri atau bisa disebut dengan kata persamaan (sinonim)

c. Kendala: Seseorang atau sesuatu yang mendukung bergerak maju. Artinya, kemungkinan besar pilihan ini adalah sebaliknya (antonim).

d. Penghalang: Arti dari kata Dukungan itu sendiri atau bisa disebut jual-beli persamaan kata (sinonim)

e. Hambatan : Arti dari kata Dukungan itu sendiri atau bisa disebut dengan kata persamaan (sinonim)

Berdasarkan uraian di atas, jawabannya adalah? c. Kendala merupakan kebalikan dari Dukungan.

Berbeda >< ...

a. Jujur

b. Zakat

c. Lumrah 

d. Benci

e. Lazim 

Diskusi:

Sinonim atau persamaan kata Berbeda adalah, sebagai berikut: 

  • Normal
  • Jamak
  • Kara
  • pengalaman
  • Reguler

Kemudian kita mencari kata yang berlawanan dengan kata di atas dengan menjabarkan pilihan satu per satu.

a. Jujur : Sikap lurus, tidak berbohong. 

b. Zakat: Menurut KBBI, zakat berarti jumlah harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam kepada kelompok yang menerimanya. Zakat juga bisa berarti suci atau bersih. 

c. Lumrah : menurut KBBI artinya biasa dan merupakan arti biasa itu sendiri.

d. Benci: Perasaan tidak suka.

e. Lazim: artinya tidak sama atau berbeda dari biasanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, lawan kata umum yang tepat adalah? e. Lazim merupakan kebalikan dari kata Berbeda.

Penutup latihan antonim CPNS?

Cara untuk memperkaya kosa kata adalah dengan banyak membaca. Sehingga membuat jawaban dengan pertanyaan antonim seperti di atas lebih lancar dan lebih mudah. Ada opsi lain untuk Anda, dengan cara latihan sesering mungkin.

Berikut Cara Tes CPNS, Lihat Jawabannya di Sini?

Gambar Berikut Cara Tes CPNS, Lihat Jawabannya di Sini?

SEPUTAR IQ - Minat warga negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat tinggi. Alasan banyak orang ingin menjadi PNS adalah karena beberapa alasan, antara lain: keinginan untuk mengabdi pada negara, mendapatkan berbagai fasilitas, dan gaji yang relatif lebih tinggi dari perusahaan lain. Selain itu, dengan gaji setinggi itu, sebagian warga negara Indonesia (WNI) merasa hidupnya terjamin.

Baca juga: Tes Latihan Materi Antonim CPNS

Apa itu sistem CAT?

Computer Assisted Test (CAT) merupakan sistem yang digunakan dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dengan cara komputerisasi. Aplikasi CAT akan berjalan di komputer dengan menggunakan platform Windows berbasis WEB, dengan tujuan untuk memudahkan pengembangannya dalam jangka panjang. 

Penggunaan CAT dimaksudkan untuk memperoleh standar minimal kompetensi dasar atau dikenal dengan SKD atau kompetensi pegawai negeri bagi calon CPNS, guna mewujudkan profesionalisme PNS sebagai tujuan utamanya. 

Dengan menggunakan CAT, proses pengerjaan soal CPNS menjadi lebih mudah dan terlihat, karena dapat dilakukan langsung secara online dan di komputer. Tes kompetensi dasar sendiri terdiri dari 3 (tiga) sub tes lainnya, yaitu: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Tes penerimaan CPNS akan dilakukan secara regional karena keterbatasan sistem CAT itu sendiri. Biasanya pelaksanaan tes penerimaan CPNS pusat, baik kementerian maupun lembaga negara akan mengadakan tes seleksi penerimaan CPNS di lokasi masing-masing. Selain itu, apa saja syarat dan ketentuan serta persiapan yang harus diketahui agar bisa mengikuti proses seleksi CPNS?

Ketentuan seleksi pelamar CPNS?

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Ijazah PTN / PTS Akreditasi minimal B (BAN-TP).  Sedangkan, perguruan tinggi luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kemendikbud.
  3. Bebas dari catatan kriminal atau kasus narkoba dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih.
  4. Peserta tidak diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri.
  5. Tidak diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta, tidak sedang menjabat sebagai PNS/TNI/Polri.
  6. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Negara dan Pemerintahan (PUNP).
  7. Sehat jasmani dan rohani, dan tentunya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah.
  8. Hanya dapat mendaftar sebagai peserta CPNS dalam satu format.
  9. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (DRH), pengalaman organisasi dan kerja, SKCK, surat keterangan sehat, ijazah dan transkrip akademik, Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Syarat seleksi penerimaan CPNS?

  1. Foto latar merah dengan ukuran maksimal 200 kb dalam format file jpeg/jpg.
  2. Kemudian selfie dengan ukuran maksimal 200kb menggunakan format file jpeg/jpg.
  3. KTP dengan ukuran maksimal 200 kb menggunakan format file jpeg/jpg.
  4. Ukuran surat kontribusi/lamaran maksimum adalah 200 kb menggunakan format file jpeg/jpg.
  5. Ijazah dan Sertifikat Pendidikan (Serdik) atau Surat Tanda Registrasi (STR) dengan ukuran maksimal 800 mb menggunakan format file pdf.
  6. Transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500kb menggunakan format file pdf.
  7. Dan yang terakhir yaitu dokumen pendukung lainnya dengan membatasi ukuran file maksimal sebesar 800 kb menggunakan format pdf.

Cara mendaftar CPNS?

Pendaftar akan menerima user dan password yang disesuaikan dan tidak dapat diubah lagi untuk dapat digunakan saat login di portal pendaftaran CPNS secara online. Apabila pelamar telah mencetak kartu informasi akun SSCASN, pelamar dapat melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu formasi pendaftaran pada masing-masing instansi yang dipilih. 

Beberapa instansi yang telah membuka pendaftaran CPNS, lalu klik CEK untuk validasi instansi. Ketika terjadi kesalahan dan gagal dalam mengupload persyaratan dokumen tersebut, cobalah untuk me-refresh halaman terlebih dahulu lalu pastikan kembali ukuran dan jenis file sudah sesuai dengan persyaratan.

Setelah itu, panitia akan melakukan verifikasi data calon dan mengumumkan hasil. Sebagai berikut: 

  1. Seleksi Administrasi.
  2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
  3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Penutup cara tes CPNS?

Panitia akan mengumumkan hasil seleksi yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya akan melakukan pemberkasan.

Pelaksanaan tes penerimaan CPNS yang harus dilalui peserta dengan jumlah tes yang cukup banyak dan materi yang sangat luas membuat peserta harus melakukan persiapan jauh sebelum tes dilaksanakan. Oleh karena itu, peserta tes penerimaan CPNS disarankan untuk banyak membaca buku, mendengarkan sejarah Republik Indonesia, serta mengamalkan ilmu dan wawasan agar ilmu yang diperoleh juga semakin bertambah.

Hal ini dimaksudkan agar peserta tes penerimaan CPNS memiliki gambaran besar soal dan jawaban dalam tes tersebut. Demikian pembahasan cara tes CPNS, lihat jawabannya di sini.

7/28/2023

Apa yang Dimaksud Kegunaan Kesejahteraan Karyawan

Gambar Apa yang Dimaksud Kegunaan Kesejahteraan Karyawan

SEPUTAR IQ - Indonesia merupakan negara yang memiliki regulasi di segala bidang. Dimana tujuan dari setiap peraturan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. 

Hal ini juga berlaku dalam bidang pekerjaan yang ternyata terdapat peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan karyawan. Dengan peraturan tersebut maka kesejahteraan pegawai juga akan terjamin sesuai dengan yang telah dijelaskan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kesejahteraan pegawai atau karyawan terjamin, umpan balik yang akan diberikan pekerja kepada perusahaan juga akan lebih terasa. Kemudahan suatu lembaga atau perusahaan tertentu berkembang ada hubungannya dengan kesejahteraan yang diterima oleh karyawan.

Well, seperti yang sudah disebutkan, Indonesia adalah negara yang memiliki regulasi yang bisa membuat rakyatnya lebih nyaman, aman, dan sejahtera. Dalam dunia kerja terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963.

Dimana ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan tentang kesejahteraan pegawai. Artikel ini akan membahas peraturan tentang kesejahteraan karyawan secara lebih rinci. Untuk menambah wawasan tentang kesejahteraan karyawan, simak ulasan ini sampai selesai.

Baca juga: Berikut Cara Tes CPNS, Lihat Jawabannya di Sini?

Apa yang dimaksud Kesejahteraan Karyawan?

Kesejahteraan karyawan atau pegawai dapat diartikan sebagai kesehatan mental, fisik, emosional dan juga dari segi ekonomi yang dimiliki oleh pegawai secara keseluruhan. Itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari hubungan mereka dengan rekan kerja, keputusan yang telah mereka buat dan alat serta sumber daya yang mereka gunakan.

Jam kerja, gaji dan keselamatan kerja juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Meskipun akan ada variasi yang luas untuk setiap orang yang bersangkutan, kesejahteraan karyawan juga harus memiliki tingkat rata-rata yang memungkinkan tempat kerja mereka menjadi lebih produktif dan sehat.

Selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan karyawan. Misalnya dari stress terkait masalah keuangan, kesehatan hingga keluarga juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegunaan Kesejahteraan Karyawan?

Adanya kesejahteraan pegawai tentunya juga akan memberikan dampak atau manfaat positif bagi pengembangan kinerja di lingkungan kantor. Tentunya dengan semakin sejahtera pegawai di suatu instansi atau perusahaan akan dapat ikut serta dalam memajukan tempat kerjanya. Beberapa kegunaan kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:
  1. Membantu Meningkatkan Produktivitas: Sebuah studi menunjukkan bahwa karyawan dengan kondisi lebih sejahtera cenderung lebih produktif dalam bekerja.

  2. Peran Karyawan yang Semakin Terlibat: Ketika perusahaan menciptakan budaya yang lebih fokus pada kesehatan karyawan, karyawan juga akan memberikan tenaga kerja yang lebih terlihat. Misalnya, penurunan berat badan, jalan-jalan kelompok, dan aktivitas kesehatan lainnya akan berkontribusi membuat karyawan merasa lebih terhubung dengan perusahaan tempat mereka bekerja dan rekan kerja mereka.

  3. Mengurangi Biaya Kesehatan: Memiliki budaya kesejahteraan karyawan dapat menghasilkan penghematan yang lebih terukur bagi perusahaan, terutama dalam mengurangi biaya perawatan kesehatan. Dengan meningkatnya kesehatan tenaga kerja perusahaan akan membuat karyawan lebih sering merasa sakit saat bekerja. Ini bisa menjadi indikasi bahwa karyawan jarang mendapatkan perawatan medis, yang sebenarnya dapat menghemat uang perusahaan terkait biaya perawatan kesehatan.

  4. Membantu Memperkuat Kolaborasi: Ketika karyawan bekerja dengan baik sebagai bagian dari tim, mereka juga akan lebih produktif dan tentunya kualitas pekerjaannya juga akan meningkat. Mereka cenderung lebih kreatif karena tim kerja umumnya menghasilkan kolaborasi yang lebih baik dan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang lebih inovatif. 

    • Ketika ini terjadi, akan lebih mudah bagi karyawan untuk memperkuat hubungan mereka dengan orang lain dalam tim yang sama. Mereka juga akan lebih mendorong satu sama lain dan meminta pertanggungjawaban satu sama lain untuk tujuan mereka.

    • Kegiatan di luar tempat kerja bersama tim juga akan membantu mereka meningkatkan kolaborasi dan komunikasi satu sama lain. Salah satu poin penting bagi karyawan untuk bertahan di kantor tempatnya bekerja adalah soal kepuasan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola kepuasan setiap karyawan. Untuk membantu Anda lebih memahami hal ini, tidak ada salahnya membaca buku Employee Satisfaction and Engagement Management yang sudah memiliki poin-poin penting di dalamnya.

Peraturan Kesejahteraan Karyawan, Sebagai Berikut?

Gambar Peraturan Kesejahteraan Karyawan, Sebagai Berikut

SEPUTAR IQ - Indonesia merupakan negara yang memiliki regulasi di segala bidang. Dimana tujuan dari setiap peraturan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. 

Hal ini juga berlaku dalam bidang pekerjaan yang ternyata terdapat peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan karyawan. Dengan peraturan tersebut maka kesejahteraan pegawai juga akan terjamin sesuai dengan yang telah dijelaskan. 

Baca juga: Apa yang Dimaksud Kegunaan Kesejahteraan Karyawan

Peraturan Tentang Kesejahteraan Karyawan?

Berikut peraturan kesejahteraan pegawai yang telah tercatat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963.

Menimbang:
  1. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri sepanjang mengenai Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil perlu dilaksanakan; 

  2. Bahwa untuk mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia, khususnya PNS, perlu adanya jaminan sosial;

  3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) jaminan sosial diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan upaya kesejahteraan fisik Pegawai Negeri Sipil; dan bidang spiritual; 

  4. Bahwa sebagai salah satu upaya kesejahteraan, perlu dibentuk Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin pemberian bantuan sosial kepada Pegawai Negeri Sipil pada saat menghadapi kesulitan atau kebutuhan mendesak dalam kehidupan sehari-hari;

  5. Bahwa Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dapat disediakan antara lain dari sebagian penghasilan yang harus dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 14 ).
Melihat:
  1. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 1960 No. 338/MP/1960;

  2. Surat Edaran Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1961 No. 13404/60, no. 13405/60, tanggal 1 Juli 1961 No. 131/UP/1961 dan tanggal 6 Juli 1961 No. 15617/1961.
Meninjau:
  1. Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2 UUD;

  2. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960;

  3. Pasal 16 dan Pasal 23 UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);

  4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1963 tentang Pengeluaran untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 14).
Tentang:

Rapat Kabinet Kerja tanggal 6 Maret 1963;

Memutuskan: Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

BAB I

Tentang Pembentukan dan Kedudukan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1

Sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan kesejahteraan PNS di bidang jasmani dan rohani, Dana Kesejahteraan PNS yang selanjutnya disebut Dana digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada PNS dan keluarganya dalam rangka menghadapi kesulitan atau kebutuhan mendesak dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 2

Menteri yang menangani urusan kepegawaian yang menguasai dan bertanggung jawab atas Dana mengatur lebih lanjut tata kerja Dana dengan ketentuan memperhatikan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3
  1. Untuk memberikan pertimbangan dalam melaksanakan pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan serta menetapkan kebijakan pengelolaan Dana, Menteri yang diserahkan tugas kepegawaian membentuk Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana yang terdiri dari pejabat pemerintah dan perwakilan organisasi/kelompok pengawai negeri.

  2. Tata kerja Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi Kepegawaian.
BAB II

Tentang Keuangan Dana

Pasal 4
  1. Keuangan Dana diperoleh dari 3/10 (tiga per sepuluh) dari kewajiban pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 14).

  2. Bagian dari cadangan untuk keperluan dan manfaat lain dari Perusahaan Negara Simpanan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil, diperoleh berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21).

  3. Penghasilan sah lainnya.

    • Dana Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang menurut Peraturan Pemerintah yang bersangkutan disimpan pada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, disisihkan dan dipindahkan atas nama Menteri yang mempercayakan urusan Kepegawaian kepada Dinas Giro dan Cek Pos, yang selanjutnya akan dilimpahkan menyimpan dan melakukan seluruh pembayaran atas beban Dana tersebut.

    • Sebagian Dana Keuangan, yaitu yang diperoleh dari pemotongan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Juli 1961 sampai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, khusus sebagai modal awal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah ditetapkan. dalam Pasal 7.

    • Dana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai keuangan yang dikuasai oleh Negara.
BAB III

Tentang Hak Peserta Dana

Pasal 5
  1. Pegawai Negeri Sipil atau pejabat lainnya yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 14) wajib menyisihkan 10% (sepuluh persen) dari gaji pokoknya setiap bulan, menjadi Peserta Dana dan berhak atas penawaran bantuan sosial sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

  2. Jabatan sebagai Peserta Dana berlaku sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berakhir pada tanggal pemberhentian sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara.
BAB IV

Tentang Hak Peserta Dana

Pasal 6
  1. Peserta Dana berhak mendapatkan jaminan/bantuan sosial:

    • Dalam hal: Istri atau suaminya meninggal dunia, tiga kali gaji pokok yang diterimanya setiap bulan, asalkan bantuannya minimal Rp. 1. 200,- (seri dua ratus rupiah) dan paling banyak Rp. 4. 800,- (empat ribu delapan ratus rupiah).

    • Anak (anak sah atau disahkan) meninggal dunia sebesar satu kali gaji pokok yang diterimanya, dengan syarat bantuan yang sekurang-kurangnya Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan paling banyak Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah).

    • Peserta atau istrinya melahirkan seorang anak sebesar satu kali gaji pokok yang diterimanya setiap bulan, dengan ketentuan bantuan tersebut kurang-kurangnya Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan maksimal Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah).

    • Peserta bujangan menikah untuk pertama kali sebesar satu kali gaji pokok yang diterimanya per bulan, dengan syarat bantuan minimal Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah).

    • Mewujudkan bantuan lainnya, jenis dan besaran bantuan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi kepegawaian.

  2. Penghitungan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama dua tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan untuk selanjutnya besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang diberikan tugas di bidang kepegawaian.
Pasal 7
  1. Setelah dilakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Peserta Dana yang mengalami kesulitan sehingga harus membayar Pengeluaran yang mendesak dan melebihi batasnya, dapat diberikan pinjaman dari Dana Pembiayaan dengan syarat pengembalian yang ringan.

  2. Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri yang diserahi tugas di bidang Kepegawaian.
BAB V

Tentang Pembayaran Dana dan Bantuan

Pasal 8
  1. Pengelolaan dan Pengeluaran Dana dalam kerangka UUD Kepegawaian, termasuk dalam bagian tugas “Badan” yang mengurus kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263).

  2. Sebelum susunan tugas dan wewenang badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka pengelolaan dan pembayaran Dana dilakukan oleh “Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Pegawai Pusat”, selanjutnya disebut Badan Administrasi Pusat, yang dibentuk oleh Menteri yang diserahi urusan kepegawaian.

  3. Instansi/Badan pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, berkewajiban membantu Badan Administrasi Pusat dalam menjalankan kewenangannya dan memenuhi ketentuan dan petunjuk Badan Administrasi Pusat.
BAB VI

Tentang Permintaan dan Pelaksanaan Pembayaran Bantuan

Pasal 9
  1. Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pelaksanaan pembayaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Menteri yang menyelesaikan Urusan Kepegawaian setelah mendengar Layanan Giro dan Cek Pos.
Pasal 10
  1. Pejabat yang mengeluarkan cek untuk bantuan pembayaran, segera mengirimkan surat permintaan yang berkaitan dengan Pengeluaran cek tersebut kepada Badan Administrasi Pusat dan Biro Administrasi Kepegawaian Kantor Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

  2. Untuk kepentingan pengawasan, surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan yang lengkap tentang peserta yang bersangkutan dan kejadian yang menimbulkan haknya atas pembayaran bantuan.

  3. Jika di kemudian hari ternyata yang bersangkutan tidak berhak atas bantuan yang dibelinya, maka sejumlah uang yang diterima harus disetor kembali secara sekaligus.
BAB VII

Tentang Tanggung Jawab Pelaksanaan Dana Usaha

Pasal 11
  1. Kepala Badan Administrasi Pusat bertanggung jawab kepada Menteri yang mengurus urusan kepegawaian untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan Dana.

  2. Badan Administrasi Pusat wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai penyelesaian operasi dan kegiatan kerja pengelolaan Dana kepada Menteri yang menyampaikan urusan Kepegawaian pada waktu tertentu.
Pasal 12
  1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), setiap pejabat Pemerintah yang karena melakukan perbuatan melawan hukum atau karena lalai terhadap kewajibannya dalam menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana, secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Dana, wajib mengganti kerugian tersebut menurut tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tuntutan ganti rugi keuangan Negara.
BAB VIII

Ketentuan Penutupan

Pasal 13

Hal-hal yang masih perlu diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri yang memberikan tugas di bidang Kepegawaian.

Pasal 14

Kewenangan Menteri yang diserahi urusan Kepegawaian dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilimpahkan kepada Menteri lainnya.

Pasal 15

Peraturan pemerintah ini disebut “Peraturan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil”, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1963.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Sebagai pegawai negeri, harus memahami apa saja hal-hal penting di dalamnya, termasuk proses kedisiplinan.

Penempatan Iklan