DPRD Sumatera Selatan mempertanyakan kinerja Pertamina dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM di Sumsel. Padahal, di lapangan, setelah terjadi kenaikan, terjadi antrean panjang yang berliku-liku, yang menimbulkan dampak lain di setiap SPBU.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (03/10) Pimpinan DPRD dan Komisi IV dengan Dinas ESDM, Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas di ruang rapat Banggar.
“Kasihan masyarakat, bahkan untuk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi juga susah karena antrian panjang dan menutup jalan, tidak hanya roda 4 tapi juga roda 2,” kata Ketua DPRD Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati., SH., MH dalam pertemuan tersebut.
(Baca juga: Arief Boediman Usai BBM Naik Terbitlah BLT, Lagu Klasik Wong Cilik)
Selain Pertamina, perwakilan masyarakat juga mempertanyakan peran BPH Migas dalam memantau dugaan kecurangan tersebut. Apalagi sikap Pertamina belum terkoordinasi, begitu juga dengan BPH Migas dan Hiswana Migas.
“Apakah tidak melihat fakta di lapangan sebagai masalah. Kalau BBM naik, sekarang antriannya panjang. Orang-orang mengeluh dan protes kepada kami. Bapak-bapak dari Pertamina harus tahu itu. Kita minta solusinya jangan masyarakat kecil dijadikan alasan," tegasnya.
RA. Anita mengatakan, harus ada ketegasan dari Pertamina mana mobil yang harus beli industri, mana yang tidak boleh subsidi. Orang miskin, terutama pengemudi online, mencari uang dalam antrian panjang, melalui banyak pesanan.
"Pertanyaan konkritnya bagaimana antrian tidak memanjang, membuka jangan satu jalur (nozzle) dan tambahkan kuota. Ini kewenangan Pertamina," imbuhnya.