Dalam sepekan terakhir, NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024 pada Senin (03/10) lalu.
Buntut deklarasi tersebut PDIP "meradang dan sindir," pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto, (Sekjen) PDIP. Dia menuding deklarasi Anies sebagai sinyal bahwa NasDem ingin Jokowi lekas diganti sebagai Presiden.
Hasto bahkan menyebut NasDem telah keluar dari partai koalisi pemerintah. Ia menyamakan NasDem dengan warna biru bendera Belanda yang dicopot oleh para pahlawan kemerdekaan di akhir masa penjajahan. Sekarang, kata dia, ada juga partai biru yang keluar dari pemerintahan setelah memiliki calon presiden.
"Itu di Hotel Yamato, tempat para pejuang kita yang bendera Belanda diturunkan. Dan ternyata warna biru juga dilepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena mereka memiliki calon presiden sendiri," ucap Hasto, (Sekjen) PDIP.
Terkait statment Hasto, NasDem pun angkat bicara. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai pernyataan Hasto tidak berdasar. Dia mempertanyakan alasan Hasto yang mengatakan NasDem keluar dari koalisi pemerintah hanya karena mencalonkan diri sebagai presiden.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR tersebut mengaku heran dengan pernyataan Hasto seolah hanya mengukur koalisi pada pencalonan seseorang. Padahal, kata dia, NasDem selalu mendukung kebijakan pemerintah. Terutama melalui menteri-menterinya di kabinet.
"Selama ini menteri-menteri NasDem selalu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Apakah ada sikap NasDem yang menentang pemerintahan saat ini? Tidak!" ujar Willy.
(Baca juga: BMI Demokrat: Siap Mengawal Pasangan Anies-AHY di Bursa Pemilu 2024 nanti)
Willy lantas mempertanyakan sikap lembek PDIP terhadap pencalonan Prabowo sebagai calon presiden dari partainya, Gerindra, jauh sebelum itu. Padahal, Gerindra sama-sama partai koalisi pemerintah.
"Koalisi itu berdasarkan apa? Tentang pencalonan seseorang? Kenapa Gerindra tidak disebut lepas juga, jika begitu," sambungnya.
Willy menambahkan, persoalan politik dalam koalisi pemerintah saat ini jangan hanya diukur dengan pemilihan presiden. Ia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik intelektual. Menurutnya, prinsip politik adalah gagasan dan tawaran kepada publik.
"Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang? Terlalu kerdil lah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya," tegas Willy.
Tak hanya itu, Hasto juga menyindir keterkaitan antara banjir Jakarta baru-baru ini dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 nanti.
“Politik sering lupa bagaimana alam juga berbicara. Jadi ini saya di Jogja kan, ketika saya ketemu mereka banyak yang nanya ini," ucap Hasto.
"Setelah Anies dideklarasikan kenapa alam tidak ramah, kemudian banyak terjadi banjir. Itu pertanyaan dari masyarakat. NasDem harus menjawab," lanjutnya.